Simak Pemerintah Buka Seleksi 159 Ribu Tenaga Pendidik untuk Honorer K2

Pemerintah pastikan akan buka seleksi pegawai pemerintah dengan kesepakatan kerja (PPPK) untuk tenaga pendidikan sekitar 159.000. Lowongan ini diutamakan untuk tenaga honorer kelompok (K2).

Rekrutmen PPPK untuk tenaga pendidikan ini adalah step pertama dari 2x rekrutmen yang direncanakan diselenggarakan tahun ini. Tidak hanya tenaga pendidikan, pada step ini rekrutmen yang akan dikerjakan akhir Januari atau awal Februari ini cuma diutamakan untuk tenaga kesehatan serta penyuluh pertanian.

Proses seleksi hampir sama dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), termasuk juga tetap akan ada tes SKB (seleksi kompetensi bagian) serta SKD (seleksi kompetensi basic). Cuma, tingkat kesusahan akan ada rekonsilasi. Sesudah lulus tes itu, peserta akan langsung di terima.

Baca Juga : Cara Menghitung Simpangan Baku (Standar Deviasi)

“Spesial untuk (seleksi) saat ini diperuntukkan untuk guru honorer K2 yang banyaknya seputar 159.000. Itu buat yang ingin (turut seleksi). Jika tidak ingin pun engga apa-apa,” kata Menteri Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Negara tempo hari.

Menurutnya, 159.000 yang akan diambil itu adalah jumlahnya guru honorer K2 yang sudah diverifikasi. Verifikasi disebut dikerjakan di semua Tanah Air. “Telah kita kalkulasi by name by address. Telah kita sensus, termasuk juga telah dikeluarkan 25.000 sebab nyatanya orangnya tidak ada. Jadi, K2 cuma seputar 159.000,” katanya.

Bekas rektor Kampus Muhammadiyah Malang (UMM) itu membidik supaya semua K2 bisa lolos seleksi PPPK. Dengan demikian, pemerintah mendapatkan penambahan tenaga pendidik sekitar 159.000. “Sebetulnya jika kita telah membanderol 159.000 itu, ya berarti yang lulus ya begitu,” katanya.

Ia menyatakan, seleksi PPPK kesempatan ini diutamakan guru honorer K2. Di luar luar tenaga honorer K2 diyakinkan tidak dapat ikuti seleksi, termasuk juga guru-guru honorer baru. Akan tetapi, ia menjanjikan akan menemukan jalan keluar untuk 736.000 guru honorer yang ada. “Minta kesabarannya, akan dikerjakan dengan setahap. Kemendikbud telah miliki gagasan sampai 2023 (berkaitan guru honorer),” tuturnya.

Karenanya ada seleksi PPPK ini, ia minta sekolah tak akan mengambil tenaga honorer. Ia mengharap dapat menyelesaikan nasib honorer-honorer yang sudah ada sekarang ini. Bila rekrutmen guru honorer tidak ditutup, jumlahnya selalu makin bertambah serta tidak pernah tertuntaskan.

“Ini kita akan selekasnya bangun skema rekrutmen guru yang benar-benar sistemik, ikuti standard kwalifikasi yang benar. Jika sekolah terus menerus mengusung honorer, kapan kita tuntas?” katanya.

Awal mulanya Kepala Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan jika rekrutmen kesempatan ini memang akan tidak terima pelamar baru. Menurut dia, semakin lebih baik lakukan seleksi dari pekerja-pekerja yang telah berada di tiga susunan itu. “Iya. Kan mereka kan telah jalan disana, tak perlu mencari orang yang lain kembali. Mereka akan dites,” katanya.

Menurutnya, rekrutmen kesempatan ini memang dikerjakan dengan hanya terbatas yaitu tiga susunan saja. Masalahnya jumlahnya tenaga kesehatan, guru serta penyuluh pertanian memang masih tetap kurang sekarang ini. Hasil rekrutmen CPNS yang awal mulanya sudah dikerjakan pun belumlah dapat penuhi keperluan susunan disebut.

Akan tetapi, berbentuk jumlahnya keseluruhnya paket PPPK yang akan diambil tahun ini, Bima belumlah bisa memastikannya. Menurut dia, jumlahnya akan ditetapkan sesudah hitungan keperluan yang masak, terpenting oleh Menteri Pendayagunaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi (PAN serta RB) serta Menteri Keuangan

Diluar itu, penentuan paket rekrutmen akan memerhatikan kemampuan fiskal daerah. Perihal ini terpenting mengingat pemerintah daerah (pemda) yang menggaji beberapa PPPK. “Iya ini tengah lihat apa daerah memiliki alokasi berbelanja pegawai yang masih tetap ada. Kan jika yang di terima banyak tetapi tidak dapat dibayar bagaimana? Daerah kan mesti siap,” tuturnya.

Ia lalu menjelaskan, Menpan-RB sudah memberikan laporan gagasan rekrutmen PPPK ini pada Presiden Jokowi. Pada menteri, Presiden minta perihal ini dikerjakan dengan berhati-hati mengingat berkejaran dengan waktu pemilu.“Tadi Presiden pun mengemukakan telah dekat pemilihan presiden tidak ingin ada gejolak kembali. Kelak disangka ngapa-ngapainin. Tetapi kita harus juga lihat ada keperluan orang,” katanya.

Selain itu, ahli administrasi publik Kampus Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi menjelaskan langkah untuk mengutamakan pekerja lembaga ikuti PPPK bentuk afirmasi.

Artikel Terkait : Cara Menghitung PPH 21 / Pajak Penghasilan

Akan tetapi, ia masih memperingatkan supaya pemerintah masih lakukan seleksi seperti yang ditata di Undang-Undang (UU) Perangkat Sipil Negara (ASN). “Ini memang bentuk afirmatif. Tetapi pasti butuh masih disaksikan kompetensi serta profesionalitasnya,” katanya.

Diakuinya guru memang seharusnya diutamakan mengingat jumlahnya yang akan pensiun cukuplah banyak. Akan tetapi demikian, ia mengutamakan rekrutmen guru PPPK ini mesti ditata dengan detil. Tentu saja pun untuk jabatan-jabatan lainnya yang akan diambil dari PPPK.

“Guru PPPK ini seperti apakah, butuh diterangkan. Diluar itu, penduduk masih tetap berpikiran PPPK sama juga dengan honorer. Walau sebenarnya kan berlainan. Saya fikir publikasi terpenting ya sebab di Bandung yang dekat Jakarta masih tetap ada yang tidak paham PPPK. BKN harusnya berjalan,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *